RISALAH17.ID, JAKARTA – Direktur Guru Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Rachmadi Widdiharto, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, salah satunya melalui pendekatan teknologi.
Hal itu disampaikan Rachmadi saat mendampingi jajaran Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang melakukan kunjungan kerja masa persidangan III Tahun sidang 2023-2024 ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Rachmadi Widdiharto mengatakan contoh upayanya itu, adalah adanya Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk membantu satuan pendidikan.
“ARKAS dan SIPLah merupakan salah satu upaya Kemendikbudristek agar satuan pendidikan tidak terlalu ribet dengan permasalahan administrasi. Dengan adanya aplikasi ini, guru maupun kepala sekolah lebih dimudahkan dalam administrasi, sehingga mengurangi beban pekerjaan selain mendidik siswa-siswanya,” Rachmadi, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (1/3/2024).
Rachmadi juga menyinggung kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) terkait mengangkat sekitar satu juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Kebijakan ini semangatnya adalah bagaimana membuat guru bermartabat dan terhormat. “Karena banyak guru honorer belum diparesiasi seperti yang diharapkan,” imbuhnya.
Ia juga mengakui masih ada yang perlu diperbaiki dalam rekrutmen ASN PPPK. “Melalui ASN PPPK ini, kerja sama kolaborasi antara Kemendikbudristek, BKN, KemenPAN-RB, Kemendagri, dan Kemenkeu harus dilakukan bersama-sama dalam menggodok kebijakan yang lebih baik,” tambah Rachmadi.
Rachmandi menyampaikan informasi total Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun Anggaran 2024 untuk Kabupaten Bantul, yaitu sebesar Rp327.003.267, terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp18.884209.000 dan DAK Nonfisik sebesar Rp308.119.058.000.
“DAK Non Fisik ini terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp156.305.700.000 dan tunjangan guru sebesar 151.813.358.000,” pungkas Rachmadi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang menjadi ketua tim kunjungan kerja mengatakan kunjungan itu guna menyerap aspirasi dan mendapatkan masukan dari daerah, khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan.
“Pada kesempatan ini, kami juga melaporkan kepada masyarakat terkait kinerja Komisi X DPR-RI selama masa sidang ini,” ujar Hetifah.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan, Kabupaten Sleman memiliki strategi dan arah kebijakan terkait pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif, budaya, dan perpustakaan Di bidang pendidikan, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Sleman adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.
“Strategi dan arah kebijakan tersebut mendukung program strategis Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Sleman Cerdas dan Sleman Inklusi,” tuturnya. (**).
Sumber: Infopublik.id
Discussion about this post