JAKARTA, RISALAH17.ID – Pemerintah terus meningkatkan keterlibatan penyedia jasa atau kontraktor lokal karena hal ini sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.
“Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18% yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat,” kata Yudha beberapa waktu lalu.
Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada Provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil.
“Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi Jasa Konstruksi,” kata Yudha.
Dikatakan Yudha, untuk mendukung peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) saat ini sudah tercatat sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk.
“Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari Pagu atau sebesar Rp118,94 triliun,” tuturnya.
Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia.
“Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain,” katanya. (pu.go.id)
Discussion about this post