RISALAH17.ID, JAMBI – Komisi III DPRD Provinsi Jambi membuat berita acara yang akan di bahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran (Bangar) mengenai beberapa item pekerjaan yang dinilai mendahului anggaran di Dinas PUPR Provinsi Jambi.
“Memang kemarin teman-teman Komisi III kurang sependapat ada beberapa item pekerjaan mendahului anggaran, menurut Dinas PU sifatnya insidentil dikarenakan ada kunjungan Presiden dan persiapan STQ, kebetulan Jambi sebagai tuan rumah,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyan Kusumo.
“Setelah berita acara ada di Bangar, nanti akan didalami dan mereka menentukan ini layak dianggarkan apa tidak,” ujar Wartono.
Informasi yang didapatkan, total penambahan anggaran program kegiatan pekerjaan APBD-P tahun 2023 itu sebanyak 29 item dengan nilai Rp 13.794.252.109. Sementara yang sudah dikerjakan atau mendahului anggaran oleh Dinas PUPR provinsi Jambi berjumlah 21 item sebesar Rp 10.492.177.806.
“Totalnya Saya lupa. Komisi III akan meberikan laporan ke Banggar terkait dengan hasil pembahasan di Komisi,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Abun Yani juga mengungkapkan, bahwa pembahasan lanjutan di Banggar akan dilakukan pada Minggu besok.
“Iya besok akan lanjut pembahasan di Banggar, sejak awal Saya sudah ingatkan apabila ini disahkan di Banggar akan ada badai besar, ” akunya.
Ia menyatakan semua rekannya di komisi III menolak usulan pekerjaan APBD mendahului perubahan yang diusulkan Dinas PUPR itu.
Total ada 21 paket/kegiatan yang mendahului anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan. “Pekerjaan ini tak mendesak dan tak berhubungan langsung dengan rakyat,” sebutnya.
“Saya prihatin, seolah dewan Provinsi tak dihargai lagi oleh eksekutif, ada Rp 10 miliar yang dikeluarkan PU, tapi setelah Saya cek di lapangan, proyek telah selesai, bagaimana ini tata kelola pemerintan Provinsi yang sekarang,” tegasnya.
Abun Yani juga mengistilahkan, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi telah membangun proyek tersebut menggunakan dana pribadi. Namun, proyek tersebut bersumber dari APBD. Dalam hal ini Abun Yani minta KPK dan APH memberi atensi akan masalah ini.
“Secara pribadi Saya mengatakan jika pembahasan ini dilanjutkan dan disetujui di banggar, Saya pastikan ada badai besar akan terjadi di sana nanti,” tandasnya. (**)
Discussion about this post